BANGKALAN — Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan menyatakan dukungan penuh terhadap sikap dan pernyataan Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Timur terkait kebijakan yang diambil oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, yang dinilai merugikan dan tidak adil bagi para tenaga pendamping desa.
Pernyataan yang menyatakan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai “Partai Anak Nahdliyin” yang baru-baru ini disampaikan oleh Ketua PAN Zulkifli Hasan, dianggap tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Sebab, banyak kader muda Nahdlatul Ulama yang telah lama mengabdi sebagai pendamping desa justru diperlakukan tidak sewajarnya, dipindahkan tugas secara sepihak tanpa penjelasan yang memadai maupun alasan yang jelas.
“Sangat sepakat dan kami dukung sepenuhnya sikap serta pernyataan tegas Ketua PW GP Ansor Jawa Timur. Ini adalah bentuk protes atas pernyataan Zulkifli Hasan sekaligus penolakan terhadap kebijakan Menteri Desa yang dinilai tidak adil,” ujar Lora Zainal Arifin Zubair, Ketua PC GP Ansor Bangkalan.
Sementara itu, Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, Musaffa Safril, menegaskan bahwa klaim PAN sebagai partai yang merangkul kalangan Nahdliyin tidak cukup hanya dibuktikan lewat panggung politik, slogan, atau pendekatan yang bersifat simbolis semata.
Menurutnya, klaim tersebut justru bertentangan dengan pengalaman nyata sejumlah kader muda NU yang bekerja dan mengabdi di wilayah pedesaan.
“Jika PAN benar-benar ingin merangkul Nahdliyin, jangan hanya saat berada di atas panggung dan sedang membutuhkan dukungan politik. Coba lihat bagaimana kader-kader muda NU yang selama ini mengabdi di desa diperlakukan,” ungkap Musaffa, Jumat (4/9/2026).
Musaffa mengaku telah menerima banyak laporan dari kader Ansor di berbagai daerah yang tergabung dalam program pendampingan desa. Mereka mengeluhkan adanya pemindahan atau penempatan ulang ke daerah lain dengan jarak yang sangat jauh, namun tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Banyak laporan yang masuk kepada kami. Ada kader yang tiba-tiba dipindahkan ke tempat lain yang jauh sekali, tanpa penjelasan yang masuk akal. Padahal mereka sudah lama mengabdi mendampingi masyarakat desa. Kalau dipindahkan begitu saja, tentu muncul pertanyaan besar: sebenarnya ada apa di balik ini semua?” tambahnya.
Musaffa menegaskan bahwa masalah ini tidak boleh dipandang sekadar sebagai urusan administrasi biasa. Ia menuntut adanya keterbukaan mengenai mekanisme penempatan, pemindahan, hingga penilaian kinerja tenaga pendamping desa, agar tidak muncul dugaan bahwa kebijakan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
Kekhawatiran ini semakin menguat lantaran Kementerian Desa saat ini dipimpin langsung oleh Yandri Susanto, yang juga merupakan tokoh utama di lingkungan PAN.
“Sulit bagi kami untuk tetap berpikir positif ketika begitu banyak kader melaporkan pengalaman yang sama. Terlebih lagi pimpinan tertinggi Kementerian Desa adalah tokoh PAN. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut nasib pendamping desa harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional,” tegasnya.
Bagi Musaffa, jika PAN benar-benar ingin diterima di hati kalangan Nahdliyin, maka yang harus ditunjukkan adalah keberpihakan nyata kepada kader dan masyarakat, bukan sekadar slogan.
“Jangan sampai Nahdliyin hanya dijadikan sasaran pendekatan saat butuh suara. Saat membutuhkan dukungan, disebut saudara; begitu kepentingan politik terpenuhi, kader-kadernya justru dikesampingkan. Inilah yang harus dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.
Musaffa bahkan menyebut klaim PAN merangkul Nahdliyin sebagai sekadar “rayuan gombal politik” jika tidak diikuti dengan perubahan nyata di lapangan.
“Kalau di panggung bicara merangkul Nahdliyin, tapi di keseharian kader muda NU justru merasa dipinggirkan dan dipersulit, lalu sebenarnya apa yang dirangkul? Jangan sampai ini hanya manis di mulut saja, menjelang kebutuhan politik tertentu,” tandasnya.
Ia mengingatkan bahwa kader muda NU bukan sekadar pemilih dalam pemilu. Mereka adalah bagian dari kekuatan masyarakat yang telah lama bekerja secara langsung bersama rakyat, terutama di desa-desa.
“Jika ingin merangkul Nahdliyin, maka rangkul juga kader-kadernya. Hargai pengabdian yang telah mereka berikan. Jangan gunakan kekuasaan untuk membuat mereka merasa tidak nyaman dalam menjalankan tugas pengabdiannya,” pungkas Musaffa.
